:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4958038/original/005847300_1727834719-IMG-20241002-WA0000.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4958038/original/005847300_1727834719-IMG-20241002-WA0000.jpg)
Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penyandang disabilitas, telah berupaya memenuhi hak-hak mereka melalui program rehabilitasi, pemberdayaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) membahas fasilitasi organisasi mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya dengan menyediakan kesekretariatan.
Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistira, mengapresiasi langkah ini sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia berharap kepemimpinan Gus Ipul dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung mereka.
Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan keterampilan dan kreativitas penyandang disabilitas melalui Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 3 Desember.
Selain itu, kemandirian penyandang disabilitas menjadi fokus utama. Mereka didorong untuk bekerja dan direkrut oleh perusahaan swasta, negeri, dan BUMN.
Angkie Yudistira menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan bakat untuk mendorong ekonomi penyandang disabilitas.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PPDI dengan Presiden. Salah satu kebijakan yang dibahas adalah perekrutan penyandang disabilitas sesuai dengan PP No. 70 tahun 2019.
Kesekretariatan yang disediakan diharapkan menjadi wadah diskusi dan perumusan kebijakan publik yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
Dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan melalui kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas.
Type above and press Enter to search.
Type above and press Enter to search.