News
Pengawasan Ombudsman terhadap PPDB: Sejarah dan Temuan
Ombudsman telah melakukan pengawasan terhadap PPDB sejak 2017, ketika sistem zonasi diberlakukan. Sejak 2020, Ombudsman melakukan pengawasan tahunan dan memberikan laporan serta masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB dan memberikan solusi untuk perbaikan.
Masalah PPDB yang Diidentifikasi
Pengawasan Ombudsman mengidentifikasi beberapa masalah dalam PPDB, antara lain:
- Penyimpangan prosedur (31%)
- Ketidakmampuan (18%)
- Pelayanan yang tidak memadai (13%)
Masalah utama yang ditemukan adalah terkait zonasi, khususnya masalah jarak. Masyarakat menilai zonasi sebagai masalah jarak, sehingga banyak yang berupaya memalsukan dokumen untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Ombudsman juga menemukan pemalsuan barcode kartu keluarga dalam proses verifikasi dokumen zonasi.
Solusi yang Diusulkan Ombudsman
Untuk mengatasi masalah PPDB, Ombudsman mengusulkan beberapa solusi, antara lain:
- Penguatan sistem dengan otomatisasi penitikan koordinat untuk mencegah pemalsuan KK.
- Pemantauan intens terhadap pemetaan wilayah zonasi di tahap pra-PPDB untuk memastikan siswa di titik blankspot mendapatkan sekolah yang sama.
- Pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan data KK dengan peta untuk mempermudah verifikasi dokumen.
Ombudsman berharap hasil pengawasan dan solusi yang diusulkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan PPDB, sehingga masalah PPDB tidak menjadi masalah musiman yang berulang setiap tahun.