Tanah Infrastruktur Melaju Kencang: ATR/BPN dan MAPPI Gaspol!

Web.id Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Pada Artikel Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Finance. Tulisan Yang Mengangkat Finance Tanah Infrastruktur Melaju Kencang ATRBPN dan MAPPI Gaspol Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari jalan tol hingga bendungan, proyek-proyek ini telah dibangun di atas tanah berkualitas, mengutamakan kepentingan publik dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan Satu Peta (KSP) telah menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dan pusat dalam perizinan, pembangunan, dan perencanaan. Dengan mengintegrasikan data, KSP meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan ruang, mempercepat pembangunan PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengadaan tanah menjadi aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk mempercepat proses ini. KSP menjadi acuan utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan.

Dalam pembangunan PSN, pengadaan tanah sangat fundamental. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pengadaan tanah mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. MAPPI menjadi mitra strategis ATR/BPN dalam mempercepat PSN.

Tantangan dalam pengadaan tanah meliputi pemahaman masyarakat, kompensasi yang adil, dan prosedur yang transparan. Hingga Juli 2024, KSP telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 38 provinsi, menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang seluas 19,97 juta hektare.

Proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan menghormati hak masyarakat. Sejak 2018, lebih dari 200 ribu hektare tanah telah direalisasikan untuk PSN dengan nilai ganti kerugian lebih dari Rp. 400 triliun. Penilai pertanahan memainkan peran penting dalam proses ini.

MAPPI dan ATR/BPN bekerja sama membangun perekonomian nasional. Agus berharap komunikasi dan kerja sama ini terus berlanjut untuk membangun negeri. Target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 adalah 9.264.325 hektare atau 8,6%.

Urgensi Undang-Undang Penilai sebagai payung