Tantangan Pembangunan Pemerintahan di DOB Papua Tengah Terungkap

Pembangunan Manajemen Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru Papua

Pembangunan manajemen pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, merupakan tugas berat yang membutuhkan waktu, tenaga, dan energi yang besar. Hal ini meliputi pembangunan sistem pemerintahan, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pertama di Indonesia.

Tantangan dan Prioritas Pembangunan

Wamendagri Ribka Haluk menekankan beberapa tantangan dan prioritas pembangunan di DOB Papua. Selain membangun sistem pemerintahan, pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui pengangkatan, penyediaan kantor dan fasilitas pendukung, serta pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) menjadi perhatian utama. Ribka juga menyoroti pentingnya mensukseskan Pilkada Serentak pertama di Indonesia tanpa pengalaman sebelumnya.

Optimisme dan Pekerjaan Rumah

Meskipun menghadapi tantangan, Ribka optimistis pemekaran DOB Papua akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti pembuatan regulasi dan produk peraturan perundang-undangan. Ribka juga mengapresiasi kerja keras timnya yang telah menghasilkan 46 produk hukum daerah dalam satu setengah tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa pembangunan DOB Papua merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak.